Penghasilan yang dikenakan PPh tidak hanya penghasilan berasal dari gaji bulanan saja, tetapi juga dari laba usaha, honorarium, hadiah, dan penghasilan lainnya. Ada 5 jenis pajak PPh yang berlaku di Indonesia yang dibagi berdasarkan sumber pendapatannya yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 29. Berikut adalah contoh soal PPh Pasal 25 dan pembahasannya lengkap. 1. Penghasilan neto PT. Kuat Rekasa tahun 2017 adalah Rp300.000.000. Perusahaan memiliki sisa kerugian yang belum dikompensasikan pada tahun 2016 adalah Rp100.000.000. Pada tahun 2017, pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebesar Rp14.000.000. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Objek Pajak Penghasilan (PPh) Berikutnya, ada pula ketentuan atau objek Pajak Penghasilan. Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh dan Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk Masa Pajak sebelum Masa Pajak September 2021 dilaksanakan berdasarkan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-147/PJ/2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi Pemungut PPN; Sebagai informasi, penjelasan tersebut disampaikan DJP ketika merespons pertanyaan dari salah satu warganet di media sosial. Warganet tersebut menanyakan kode objek pajak untuk bukti pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi sewa trucking muatan kontainer.. DJP menambahkan apabila transaksi sewa yang dimaksud ternyata antara wajib pajak badan dan wajib pajak badan lainnya maka transaksi tersebut Atas hadiah undian dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final oleh penyelenggara undian. Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam Layanan Hotel. Orang sering merencanakan akomodasi ketika berlibur, yang dapat berupa pondok sederhana, losmen, rumah penduduk yang disewakan, atau hotel. Pilihan ini bergantung pada preferensi dan anggaran masing-masing. Hotel seringkali menjadi pilihan utama bagi mereka yang mengutamakan kenyamanan Terdapat dua (2) jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu: Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP - OPPT), yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa - dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT = 0.75% x Ada tiga aspek pajak yang dikenakan pada sumber penghasilan dari bisnis hotel, di antaranya pajak daerah, PPh pasal 4 ayat 2, dan pajak pertambahan nilai (PPN). Lalu selain dari penghasilan, ada kegiatan operasional yang terkena beberapa aspek pajak bisnis hotel, di antaranya pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, dan 26. Tidak termasuk pengertian Bunga yang dipotong PPh Pasal 23 adalah: Jika penghasilan dibayar/ terutang kepada Bank (karena dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4) huruf aUU 36 tahun 2008); Jika penghasilan dibayar/ terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/ atau UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983; UU Pajak Penghasilan Terbaru adalah UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Pajak Penghasilan Pasal 23 = 200% x 2% x Rp 150.000.000 = Rp 6.000.000. Tarif PPh Pasal 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu, 15 persen dan 2 persen. Ketentuan tarif ini tergantung dari objek PPh pasal 23. Secara rinci, berikut daftar tarif dan objek PPh Pasal 23 : - Tarif 15 persen dari jumlah bruto atas: Favorite Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan salah satu pajak yang dikenakan dengan mekanisme withholding tax. PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha seperti jasa dan sewa, maupun penghasilan yang berasal dari modal, seperti bunga dan royalti. Objek dan Tarif PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 : Rangkuman Peraturan. Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, terdapat lebih dari 30 pasal yang menjelaskan tentang peraturan pajak penghasilan yang dipungut dari wajib pajak di Indonesia, salah satunya PPh Pasal 23. Pasal tersebut juga memuat penjelasan mengenai peraturan umum KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 368/PJ/2020TENTANGPENETAPAN PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAUPASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DANDIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAKPENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKANPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ztzjT.

pertanyaan tentang pajak penghasilan pasal 23